-->

Kemiskinan, Caleg, dan Demokrasi*




Ingar-bingar pemilu legislatif masih terasa hingga kini, tapi dengan tekanan dan irama yang tentu saja berbeda, jika sebelum 9 April tema sentral partai politik adalah pengentasan kemiskinan dan kebodohan, kesehatan dan pendidikan gratis untuk rakyat, pasca-9 April tema sentralnya adalah kekuasaan, koalisi siapa menjadi apa, (mulai berbagi jabatan ketua, wakil ketua, ketua komisi di DPR sampai dengan DPRD, termasuk siapa capres-cawapres dan komposisi kabinetnya).

Kini, tidak ada lagi simbol-simbol kejelataan dalam atraksi politik para caleg, tidak ada lagi drama nasi aking dan tukang becak, sayup-sayup jeritan kemiskinan di perdesaan tenggelam dalam hentakan syahwat politik yang tak lagi terbendung. Sense of crisis para calon wakil rakyat itu hanya terasah pada saat berkepentingan dengan rakyat. Memainkan simbol kemiskinan adalah jurus paling ampuh yang digunakan.

Memang, setiap penguasa idealnya akan berbicara tentang kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara sebagai suatu keharusan retorika dan kampanye politik, tetapi para warga sebaiknya awas bahwa kepentingan pertama penguasa adalah mempertahankan, memperbesar dan memperkuat kekuasaan yang sudah dipunyainya. Orang tidak perlu membaca Machiavelli untuk memahami hal ini karena pengalaman langsung akan selalu membuktikannya.

Sebab itu, sejauh mana kekuasaan itu digunakan untuk sebesar-besar kepentingan rakyat jelas tidak dapat dipercayakan begitu saja kepada penguasa, tetapi kepada pihak-pihak yang bertugas dan berwajib mengawasi kekuasaan. Ini realisme politik elementer, yang kalau diabaikan, akan membawa kita langsung kembali ke situasi politik ala Orde Baru.

"Kemiskinan adalah kekerasaan dalam bentuk yang paling buruk." Kalimat itu pernah diucapkan Gandhi. Kita memang tak tahu persis bagaimana orang miskin harus dilindungi. Menyedihkan. Orang miskin adalah ilustrasi hidup tentang nasib buruk.

Bagi mereka, kemiskinan bukan sebuah vakansi dari kejenuhan hidup mewah atau kegenitan mencari yang lebih "alami" di tengah kesumpekan materialisme. Kemiskinan bukanlah sebuah kesudahan yang tragis. Ia adalah keseharian yang harus dijalani. Lalu, bagaimana orang miskin mesti dilindungi?

Dalam risalahnya, Beyond the Crisis: the Development Strategies in Asia, yang diterbitkan Institute of South East Asian Studies, 1999, yang kemudian diterjemahkan menjadi Demokrasi Bisa Memberantas Kemiskinan oleh penerbit Mizan (2000), Amartya Kumar Sen bicara tentang pentingnya kebebasan. Dengan antusias ia menulis, walau tak ada korelasi yang konklusif antara pertumbuhan ekonomi dan demokrasi, sejarah menunjukkan kelaparan yang dahsyat tak pernah terjadi di negara merdeka, demokratis, dan memiliki pers yang bebas.

Sen menunjukkan betapa pentingnya kebebasan dan hak politik masyarakat. Keduanya dapat mencegah terjadinya petaka politik dan ekonomi yang lebih buruk. Ketika semuanya berjalan lancar, kebebasan dan hak politik mungkin tak terasa memikat. Tetapi, dalam kesulitan sosial dan ekonomi, institusi ekonomi dan politik yang baik menjadi begitu penting.

Sebab itu, pembangunan haruslah dilihat sebagai sebuah proses peningkatan berbagai jenis kebebasan manusia yang secara intrinsik penting bagi dirinya. Kebebasan membutuhkan beragam lembaga yang baik. Dalam konteks ini, kebebasan harus dilihat sebagai tujuan akhir sekaligus instrumen dari pembangunan. Dengan perspektif inilah krisis keuangan di Asia harus diinterpretasikan.

Dengan masygul, Sen menunjuk Indonesia secara spesifik: Para korban di Indonesia mungkin tak begitu terpikat pada demokrasi ketika ekonomi berjalan lancar. Tetapi, ketika ekonomi runtuh, ketiadaan lembaga demokrasi telah membungkam suara mereka.

Ironis, demokrasi tak hadir justru pada saat ia begitu dibutuhkan. Itulah yang menjelaskan mengapa demokrasi kemudian menjadi isu utama di masa krisis. Ketiadaan demokrasi juga erat kaitannya dengan krisis keuangan yang ada di Asia.

Ketiadaan demokrasi membawa akibat pada absennya transparansi dalam bisnis, khususnya lemahnya ruang bagi publik untuk menilai perjanjian bisnis dan keuangan. Implikasinya: Terbukanya ruang bagi praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).

Ada beberapa upaya yang harus dilakukan terkait dengan upaya mencegah pengkhianatan terhadap mandat rakyat oleh pejabat publik yang berhasil duduk sebagai wakil rakyat. Pertama, membangun oposisi yang loyal. Sudah jelas bahwa adanya partai oposisi merupakan sebuah jalan formal untuk menjalankan peran kontrol dan pengawasan terhadap pemerintah. Meski demikian, oposisi dan kritik kepada kekuasaan tidaklah perlu diidentikkan seluruhnya dengan kegiatan sebuah atau beberapa buah partai. Oposisi dan kritik kepada kekuasaan pertama-tama adalah sebuah fungsi dan aktivitas politik yang dapat dijalankan di dalam maupun di luar partai politik.

Kedua, kalau pers bisa memainkan peranannya dengan lebih leluasa tanpa pengekangan oleh kekuasaan, pers dan media elektronik dapat menyumbang banyak kepada kontrol terhadap kekuasaan. Demikian pun kelompok-kelompok kritis seperti kalangan LSM atau organisasi-organisasi profesional, dan terutama sekali para mahasiswa dan kalangan kampus umumnya, dapat menyumbang kepada kontrol sosial dan kritik terhadap penggunaan kekuasaan, berdasar pada keahlian dan pengalaman mereka dalam bidang yang digelutinya.

Dengan demikian, untuk melakukan kontrol yang efektif terhadap kekuasaan sebagaimana di atas, pertama, mengadakan desakralisasi kekuasaan. Kekuasaan tidak berasal dari sumber-sumber yang gaib, mistik, dan magis, tetapi berasal dari rakyat. Adalah rakyat yang memberikan kekuasaan dan rakyat jugalah yang memungkinkan sebuah kekuasaan dijalankan melalui ketundukannya kepada kekuasaan tersebut.

Kalau kekuasaan berasal dari rakyat dan kalau rakyat kemudian tunduk kepada penguasa yang telah menerima kekuasaan dari mereka, kewajiban penguasa untuk membuktikan dia layak mendapat kepercayaan rakyatnya, dan ketundukan rakyat kepada kekuasaannya mempunyai alasan-alasan yang dapat dibenarkan. Legitimasi adalah kelayakan sebuah orde politik untuk mendapatkan pengakuan dari rakyatnya, suatu anerkennungswuerdigkeit einer politischen ordnung, begitu kata seorang ahli filsafat politik, Juergen Habermas.

Kedua, kekuasaan mempunyai tendensi bukan saja untuk memperbesar dan memperkuat dirinya, melainkan juga memusatkan dirinya. Karena itulah pemikiran demokratis tentang kekuasaan selalu menekankan pembagian kekuasaan dan keseimbangan kekuasaan.

Pengalaman dalam Orde Baru menunjukkan bahwa pemusatan kekuasaan ini telah berjalan dengan amat ekstrem, baik dalam bidang politik dengan demikian besarnya kekuasaan Presiden Soeharto pada waktu itu, maupun dalam bidang ekonomi dalam bentuk berbagai praktek monopoli dan oligopoli.

Pemusatan kekuasaan politik ini amat ditunjang gambaran bahwa penguasa adalah seorang bapak keluarga yang baik hati yang akan berbuat segala sesuatu untuk kepentingan anak-anaknya. Anak-anak selayaknya memercayakan segala urusan kepada bapak mereka, dan etos politik yang berlaku adalah "terserah Bapak". Analogi ini jelas keliru dengan akibat yang amat pahit. Penguasa adalah penguasa dan bapak keluarga adalah bapak keluarga. Keluarga adalah lingkungan personal yang termasuk private sphere, tetapi kekuasaan pemerintah semata-mata bersifat fungsional dan termasuk dalam public sphere.

Dengan demikian, langkah kedua untuk memperlakukan kekuasaan secara demokratis adalah depaternalisasi kekuasaan. Penguasa jangan lagi dipandang secara paternalistis seakan-akan mempunyai watak kebapakan, tetapi harus dipandang secara lugas sebagai seorang yang mempunyai potensi menyalahgunakan kekuasaan yang kalau tidak diawasi dapat berkembang sampai tingkat sewenang-wenang. Setelah kita pilih, mari kita awasi mereka!


Rahmatul Ummah

Direktur Pusat Studi Kebijakan Pembangunan KAHMI Metro, Mahasiswa S-2 FISIP Unila


*Dimuat di HU. Lampung Post, 14 Mei 2009



Kemiskinan, Caleg, dan Demokrasi*