Menegaskan Demokrasi Islam





Sejarah Islam pada awal kelahirannya merupakan konsep sekaligus realisasi dari masyarakat egaliter yang idealis. Islam merupakan agama yang paling tak kenal kompromi dalam keteguhannya terhadap konsep dan realisasi egalitarianisme. Ia menjadi agama yang paling menarik ketika menentang pelanggaran konsep kesedarajatan. Agama revolusioner yang mengubah tatanan dan struktur lama, dari ketimpangan ke arah kesederajatan dengan penegakan ataupun kepatuhan pada hukum menjadi masyarakat beradab yang memiliki kesantunan rasional (salam, Islam).

Sebagai perjalanan cita-citanya, Islam hadir sebagai panggilan suci (sacred calling) bagi rakyat (suatu komunitas yang sering tertindas, mustadh'afin). Ia bertugas merakyatkan penguasa, dan menguasakan rakyat. Ia harus bergerak dan digerakkan demi, oleh, dan untuk rakyat banyak. Ia menjadi agama humanis yang menentang agama (struktur) otoritarian. Akibatnya, apa pun keberhasilan-kegagalan agama, merupakan realisasi dari keberhasilan-kegagalan rakyat. Oleh sebab itu, kegagalan menampilkan Islam sebagai format awal dikarenakan ketidaksadaran dan ketidaksabaran terhadap ide-ide awal Islam. Di samping juga, kegagalan dalam merealisasikan serta mentradisi-budi dayakannya dalam kehidupan empiris. Kehidupan yang menuntut karya dan kerja faktual dari ide-ide substansi Islam.

Kebenaran universal Islam telah meniscayakan adanya perjuangan nilai-nilai sebagai basis kognitif yang merubah cara berpikir. Sehingga, pada dasarnya tidak diperlukan lagi formalisasi syari'ah dalam bentuk regulasi maupun negara. Karena setiap muslim pasti memiliki ketulusan beragama, tanpa harus ditakut-takuti dengan peraturan-peraturan yang justru bisa mereduksi universalilitas nilai-nilai Islam.

Regulasi Syari'ah
Sebelum regulasi (UU, PP, perda) syariat Islam merebak belakangan ini, jauh-jauh hari upaya untuk formalisasi syariat Islam telah mewarnai sejarah pembentukan negara kesatuan Indonesia. Ketika itu, terjadi perdebatan yang cukup alot antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Kelompok pertama berjuang mati-matian demi terwujudnya gagasan pembentukan negara Islam, sedangkan kelompok kedua secara halus menolaknya. Konsepsi formalitas negara berasaskan Islam yang diusung kelompok pertama berpijak pada keyakinan bahwa negara, sebagaimana yang digagas Yusuf Qardhawi, bukan hanya media pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tetapi juga harus menjamin pemberlakuan syariah Islam secara total.

Tetapi, bagi kelompok nasionalis cita-cita itu tidak lebih sekadar utopia, mengingat kondisi sosio-religi rakyat Indonesia amat plural. Kenyataan bahwa di Indonesia tidak saja agama Islam yang tumbuh subur tetapi juga agama-agama lain menjadi alasan kuat kelompok nasionalis dalam mematahkan harapan kelompok Islam untuk memformalisasikan syariat Islam. Dengan berdasar pada keragaman etnisitas, budaya, bahasa serta wilayah, meniscayakan didirikannya negara di atas landasan nasionalisme.

Kontroversi penerapan syariat Islam secara formal di Indonesia terus berlangsung dalam berbagai derivasinya. Di tahun 1945, syariat Islam gugur satu hari setelah proklamasi kemerdekaan. Di kurun 1956--1959, Konstituante berdebat keras nyaris deadlock berkait dengan eksistensi syariat Islam dalam konstitusi. Dalam reformasi konstitusi 1999--2002, MPR baru mampu bersepakat untuk tidak memasukkan tujuh kata Piagam Jakarta di detik-detik akhir proses perubahan UUD 1945.

Fenomena historis tersebut menjelaskan bahwa syariat Islam tidak diformalkan menjadi aturan konstitusi. Periode 1999--2002 bahkan mencatat, dukungan sosio-politik masuknya tujuh kata Piagam Jakarta ke dalam konstitusi jauh menurun dibandingkan dengan tahun 1945 dan 1956--1959. Namun, itu bukan berarti syariat Islam tidak menjadi bagian hukum nasional. Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tidak sedikit mengadopsi nilai-nilai hukum Islam adalah salah satu contohnya. "Undang-undangisasi" syariat Islam semakin marak di akhir 1980-an dan era 1990-an.

Formalisasi syariat Islam di tingkat konstitusi negara dapat dikatakan menemui jalan buntu. Namun, ternyata perjuangan formalisasi syariah tidaklah berhenti. Hanya saja bergeser ke wilayah lokal dengan memanfaatkan "celah" UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Era otonomi daerah telah memicu munculnya perda-perda bernuansa syariat Islam.

Penataan Demokrasi Islam
Gejala merebaknya formalisasi syariah ini perlu segera diantisipasi dengan melakukan penataan demokrasi Islam. Sebab memahami agama dalam konteks syariatnya saja amatlah berbahaya karena akan menjerumuskan kita pada "keberagamaan yang palsu" (pseudo-religius: al-tadayyun al-za'if).

Ini hanya merupakan residu dan sisa-sisa napas terakhir dari pendekatan ideologi agama atas negara. Tetapi perda, raperda dan kawan-kawannya yang diklaim sebagai berasal dari syariah, tetap penting untuk dilihat dalam konteks kelembagaan demokrasi. Bukan karena kekuatannya, melainkan karena implikasinya bagi implementasi prinsip-prinsip demokrasi. Dalam perspektif tertentu, gejala itu bisa juga diletakkan dalam politik identitas. Suatu agregasi politik yang mendasarkan pada kesamaan agama atau lainnya secara ekslusif.

Kita diberitahu oleh Marx Jurgensmeyer, salah satu implikasi dari bercampurnya nasionalisme dan agama dalam konteks politik identitas ini adalah apa yang ia sebut sebagai mergernya dua absolutisme, yaitu absolutisme kebangsaan dalam hal ini juga kekuasaan dengan agama. Ia bisa digambarkan sebagai demokrasi hanya sekali untuk meminjam pandangan "revolusi hanya sekali", karena secara teoritis begitu aturan itu ditetapkan, akan sangat sulit diubah karena ia dianggap sebagai penetapan dari agama atau syariah yang tidak boleh diubah.

Di lain sisi, kelembagaan yang merupakan implikasi dari aturan-aturan itu bersifat sangat simbolik dan sulit diuji dengan kebutuhan riil warga negara. Berbeda dengan pendekatan fungsional di atas, maka produk-produk itu bukanlah merupakan pergulatan teologis yang dilahirkan untuk memberi jawaban atas tantangan sosial yang ada dan kontemporer, melainkan hanya pelaksanaan doktrin yang sudah mapan dengan payung politik yang diciptakan belakangan. Dari sudut pendekatan fungsional di atas, maka materi-materi dalam berbagai aturan itu sebenarnya patut digugat secara teologis. Apakah ia memang sebagai kebutuhan mendasar warga negara atau sekadar simbolik dan kepentingan elit politik semata.

Untuk menutup tulisan ini saya mengutip pendapan Al Maududi, dengan memberlakukan syariah secara total, akan mengarah pada prilaku politisasi agama atau monopoli negara terhadap agama. Dan pada akhirnya rijal al-din (ulama) akan menduduki posisi rijal al-shulthah (umara) atau sebaliknya. Pada gilirannya akan muncul komunitas arbab al-suyuf di samping arbab al-aqlam yang satu sama lain akan saling menuding sehingga kemaslahatan masyarakat umum akan terabaikan. Bukankah al-masalih yang lebih kecil harus dikalahkan untuk mempertahankan al-masalih yang lebih besar.


Wallahu alam.


Rahmatul Ummah (Direktur Puskap KAHMI Metro/Mahasiswa S-2 FISIP Unila)


*Dimuat di HU. Lampung Post, 3 Oktober 2008

Menegaskan Demokrasi Islam