Utopia Kota Pendidikan




Kebijakan pemberlakuan otonomi dengan kewenangan yang besar, membuat setiap daerah memiliki keinginan untuk memiliki karakter dan ciri khas tersendiri, Terlebih dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung yang diselenggarakan sejak tahun 2005, membuat kepala daerah terpilih mendapat legitimasi lebih kuat, dibanding saat dipilih oleh anggota DPRD.

Maysarakat Kota Metro melalui pemiliahan kepala daerah langsung Juni 2010 yang lalu, telah menghantarkan Lukman Hakim – Saleh Chandra Pahlawan sebagai Walikota dan Wakil Walikota, bagi Lukman Hakim ini adalah kali kedua memimpin Kota Metro. Tentunya kepala daerah hasil pilkada langsung ini membuahkan harapan yang cukup besar bagi masyarakat, yaitu kesejahteraan yang akan makin meningkat. Tetapi harapan tersebut ternyata tidak mudah untuk diwujudkan. Kekuatan visi dan kompetensi kepala daerah terpilih menjadi salah satu penentu, di samping faktor-faktor lain. Tantangan terberat bagi kepala daerah terpilih adalah melaksanakan visi, misi, dan janji-janji semasa kampanye, yang hampir semuanya pasti baik.

Untuk melihat praktek otonomi daerah dengan sebuah visi besar pembangunan daerah, sangat layaknya kiranya penulis mengangkat persoalan otonomi daerah di Kota Metro dengan visi Terwujudnya Kota Metro sebagai Kota Pendidikan yang Asri, Aman, Makmur dan Demokratis.

Namun alih-alih membahas percepatan pencapaian visi kota, justeru Walikota baru mahal disibukkan dengan rolling pejabat, pembangunan Metro Mega Mall, Mobil Dinas, hal ini tentu saja mencederai semangat yang tercantum dalam visi dan misi Kota Metro, sekaligus bentuk pengkhianatan terhadap janji-janji yang pernah diucapkan saat kampanye.

Sumbang Saran
Menurut penulis, setidaknya ada empat syarat yang harus dimiliki dan disiapkan dalam pencapaian visi pembangunan Kota Metro tersebut, dan empat syarat itulah yang seharusnya menjadi pondasi pembangunan Kota Metro dalam mewujudkan visi kota pendidikan.

Pertama, Sumber Daya Manusia (SDM), Karena pada dasarnya manusialah yang menjadi pelaku dan penentu. Yaitu SDM yang memiliki, moral yang baik (good morality), kemampuan kepemimpinan (leadership), kemampuan manajerial (managerial skill), dan kemampuan teknis (technical skill). Walikota Metro dalam menjalankan visi kota pendidikan perlu didukung oleh aparat yang mempunyai empat kualifikasi tersebut, diberbagai level jabatan dan fungsinya.

Moral yang baik menjadi prasyarat utama. Karena tanpa moral yang baik, semua kebijakan, sistem, program maupun kegiatan yang dirancang akan menjadi sia-sia.

Oleh karena itu, sejak awal dilantik, walikota seharusnya sudah menyiapkan aparatnya dalam aspek moral ini. Termasuk menjadikan dirinya sebagai teladan bagi semua bawahannya.

Selain itu, moral yang baik belumlah cukup, tapi juga harus diimbangi dengan kompetensi. Yaitu kemampuan di bidang kepemimpinan, manajerial, dan teknis. Untuk mencapai kompetensi yang diperlukan, tidak terlepas dari sistem kepegawaian yang diterapkan. Model manajemen SDM berbasis kompetensi nampaknya menjadi keniscayaan. Termasuk sistem kompensasi yang memadai harus menjadi perhatian.

Kita bisa melihat, separuh lebih perjalanan Kota Metro Sejak walikota Metro terpilih tahun 2005 dan mengukuhkan visi pembangunan menjadi Kota Pendidikan, kerja yang menunjukkan hasil kemajuan di bidang pendidikan nyaris tak terdengar, yang ada hanyalah seremonial dan rutinitas, jika ada beberapa prestasi siswa hal itu bukan karena dukungan riel pemerintah daerah. Hal ini bisa menjadi bahan evaluasi walikota Metro terhadap leading sector, khususnya dinas pendidikan, apakah telah memenuhi kreteria SDM yang memiliki moral yang baik dan kompetensi di bidang kepemimpinan, manejerial dan teknis.

Kedua, kebijakan. Maksudnya adalah berbagai konsep kebijakan Kota Metro harus berorientasi pada pencapaian visi Kota Pendidikan dengan pelibatan seluruh stakeholder pendidikan, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Secara formal, kebijakan tersebut harus tertuang dalam peraturan daerah (perda) maupun peraturan walikota Metro.

Walikota Metro antara lain harus memiliki konsep pembangunan pendidikan berkelanjutan dan berkeadilan, konsep manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien, konsep investasi di bidang pendidikan yang mengakomodir kepentingan pihak terkait, serta berbagai konsep kebijakan lainnya.

Hal ini sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004, yang mengamanatkan kepala daerah untuk menyusun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), yang menjabarkan visi dan misinya selama lima tahun masa pemerintahannya. Sehingga dengan demikian arah pembangunan sejak dilantik hingga lima tahun ke depan sudah jelas.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan ini adalah jika Kota Metro telah mampu melaksanakan pemerataan pendidikan untuk semua (education for all) yang diatur dalam sebuah kebijakan. Selain itu walikota Metro harus mampu melihat suatu permasalahan secara komprehensif dan integratif, jangan sampai terjebak hanya melihat secara sektoral dan parsial, ataupun keuntungan jangka pendek.

Jangan sampai Walikota tidak tahu harus berbuat apa. Jika demikian, pemerintahan akan berjalan tak tentu arah. Sehingga pada akhirnya, rakyatlah yang harus menanggung akibatnya.

Ketiga, sistem. Artinya pemerintahan harus berjalan berdasarkan sistem, bukan tergantung pada figur. Sangat penting bagi Walikota Metro untuk membangun sistem pemerintahan yang kuat untuk mencapai visi kota pendidikan tersebut.

Sistem yang dimaksud di sini dapat bersifat manual maupun yang berbasis teknologi informasi. Dukungan teknologi informasi menjadi sesuatu yang tidak dapat dielakkan jika pemerintahan ingin berjalan lebih efisien dan efektif. Bentuknya bisa berupa kegiatan inovasi teknologi informasi di bidang pendidikan.

Keempat, investasi. Tidaklah mungkin Kota Metro hanya mengandalkan dana dari APBD untuk membangun daerahnya. Karena bisa dikatakan, sebagian besar dana APBD digunakan rata-rata untuk membiayai penyelenggaraan aparaturnya. Hanya sekitar 1/3 yang dapat dialokasikan untuk pembangunan, itupun untuk seluruh bidang, sehingga pembangunan di bidang pendidikan belum mendapat prioritas.

Dibutuhkan dana ratusan milyar bahkan triliunan rupiah untuk membangun infrastruktur dan perangkat-perangkat lainnya untuk mendukung sebuah visi Kota Pendidikan yang baru dirintis ini. Sedangkan infrastruktur pendidikan merupakan ukuran pertama untuk melihat apakah pendidikan di Kota Metro berkembang atau tidak, walaupun kita sepenuhnya tidak sepakat jika pendidikan melulu diukur dengan bangunan fisiknya.

Dengan keterbatasan dana yang dimiliki tersebut, mau tidak mau pemerintah Kota Metro harus melibatkan pihak investor dalam membangun daerahnya. Walikota Metro harus dapat menciptakan iklim yang kondusif agar para investor tertarik untuk menanamkan investasi di daerahnya.

Setidaknya ada empat stakeholder yang harus diperhatikan kepentingannya saat kita bicara tentang investasi, yaitu pihak investor, pemerintah daerah, masyarakat, dan lingkungan. Investor tentunya berkepentingan agar dana yang dinvestasikannya menghasilkan profit yang memadai, ingin mendapatkan berbagai kemudahan dan adanya jaminan keamanan dalam berinvestasi. Pihak pemerintah daerah ingin agar investasi yang berjalan mampu mendukung pencapaian visi daerah dan pendapatan asli daerahnya (PAD) meningkat. Masyarakat berharap kesejahteraannya makin meningkat dan lapangan kerja makin terbuka. Lingkungan perlu diperhatikan agar tetap terjaga kelestariannya. Jangan sampai karena terlalu bersemangat, akhirnya secara jangka panjang terjadi pengrusakan lingkungan.

Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan dan model investasi yang dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan tersebut. Sehingga visi Kota Metro menjadi Kota Pendidikan segera terwujud.


Oleh : Rahmatul Ummah (Direktur Pusat Studi Kebijakan Pembangunan KAHMI Metro)


Utopia Kota Pendidikan