-->

Pilkada dan Evaluasi Otonomi Daerah*



Rasionalisasi anggaran yang dibuat KPU Lampung, dana yang dibutuhkan untuk keperluan Pilgub 2008 mencapai Rp105 miliar, tetapi yang mendapat persetujuan melalui dana hibah APBD 95,8 miliar. Kebutuhan dana terbesar untuk honor penyelenggara KPU mulai dari PPK, PPS, dan KPPS yang mencapai 140 ribu. Dengan perincian PPK (kecamatan) berjumlah 204, PPS (desa/kelurahan) 2.400, dan TPS mencapai 13.172.

Kebutuhan dana yang sangat besar itu, tentu saja bukan hanya terjadi pada pelaksanaan Pilgub nanti, melainkan pada setiap penyelenggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) di seluruh Indonesia sebagai konsekuensi otonomi daerah.

Sistem pilkada yang dimulai sejak medio 2005 memang menjelma menjadi sebuah megaproyek demokrasi yang menyedot financial cost dan social cost amat besar. Akan tetapi, besarnya pengeluaran tersebut tidak berbanding lurus dengan hasil yang diperoleh masyarakat. Sebab, pilkada tidak lebih sebagai sebuah instrumen demokrasi lokal atau proses sosial tanpa makna. Artinya, pilkada hanya menjadi sebuah seremonial yang rutin dilakukan dalam periodisasi waktu tertentu saja, tanpa membawa perubahan sekaligus pembaruan dari segi kultur, struktur, dan proses birokrasi di level daerah.

Pilkada juga menjelma sebagai ajang perebutan kekuasaan yang sarat pragmatisme, sangat kompetitif dan juga amat menegangkan. Situasi seperti ini tentu saja menguras energi sosial politik yang tinggi, dan berpotensi mengguncangkan ketertiban dan kedamaian publik. Alih-alih bukannya menciptakan tatanan baru yang lebih mapan, demokratis, dan accountable (bertanggung jawab), pilkada justru makin memperkeruh kondisi bangsa ini.

Memang kekerasan dan anarkisme dalam pelaksanaan pilkada dan kepemimpinan nasional pada umumnya, bukan hanya terjadi dalam era reformasi sekarang ini. Perjalanan panjang negara kita yang hampir berusia 63 tahun ini, sarat tindak kekerasan.

Bukan hanya terjadi dalam kegiatan politik praktis, melainkan juga terkait kegiatan pemerintahan. Bukan hanya kekerasan yang berlangsung antarkelompok masyarakat, melainkan juga kekerasan aparatur pemerintah terhadap warga masyarakat.

Tindak kekerasan yang mengawali pergantian pemerintahan seperti yang sudah disebutkan, sangat dimungkinkan lantaran kondisi yang belum tertata sistemnya secara demokratis. Dalam kondisi yang demikian dikesankan bahwa pemilu, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah, hanyalah formalitas, sekadar pemanis di bibir.

Demikian juga halnya dalam pemilihan pengurus organisasi politik yang berkuasa, yakni Partai Golkar. Forum munas atau musda terkesan tinggal ketok palu. Hanya Akbar Tandjung-lah sosok ketua umum Partai Golkar pertama yang dipilih dalam forum yang demokratis.

Hadirnya era reformasi, sejatinya berusaha mengoreksi kejelekan-kejelekan sistem peralihan pemerintahan tersebut. Secara bertahap pranata demokrasi dibenahi menuju ke arah kehidupan yang lebih modern, lebih sehat, dan lebih demokratis. Terwujudlah di antaranya sistem pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung.

Kegagalan Otonomi Daerah?
Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi (Kompas, 30 Januari 2008), meminta pemerintah menghapus sistem pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada). Pernyataan Hasyim tersebut sepintas menghantam telak geliat otonomi daerah. Pasalnya, sangat kontradiksi dengan semangat reformasi yang mengamanatkan pilkada sebagai pintu gerbang proses otonomi daerah.

Namun, permintaan Hasyim patut direnungkan. Paling tidak, bisa dijadikan evaluasi bagi pelaksanaan pilkada sebelumnya, maupun perbaikan strategi guna menyukseskan pelaksanaan pilkada mendatang.

Memang, selama ini pelaksanaan pilkada hanya menjadi biang konflik berkepanjangan yang tidak urung menjurus pada disintegrasi bangsa. Berlarut-larutnya kasus kekerasan dan tindakan anarkisme yang mewarnai pilkada di beberapa daerah seperti Buleleng, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Banten, dan Depok, menjadi bukti kenyataan tersebut.

Hasyim Muzadi melihat pilkada banyak merugikan umat Islam. Sebab, umat Islam sering dipecah-belah demi kemenangan salah satu calon kepala daerah. Lebih dari itu, pilkada hanya menghambur-hamburkan biaya, tanpa hasil positif sebagai manifestasi pelaksanaan otonomi daerah. Kenyataan inilah yang tampaknya membuat Hasyim Muzadi menyarankan penghapusan pilkada.

Menurut UU No. 32/2004, pilkada diharapkan menjadi salah satu pilar utama demokrasi lokal guna membangun check and balances kekuasaan negara pada level lokal, dan menempatkan rakyat sebagai the king maker. Melalui pilkada, diharapkan bisa dihasilkan output pemimpin eksekutif lokal yang mewakili preferensi mayoritas masyarakat lokal. Pilkada juga diharapkan menghasilkan outcome berupa reformasi kultur, yang secara apik mengimbangi proses transisi kepemimpinan tersebut. Singkatnya, pilkada mesti menjadi entry point untuk melakukan "bedah rumah" birokrasi lokal.

Reformasi kultur tersebut, selain bertujuan mengikis budaya kekerasan dan anarkisme, juga dimaksudkan transformasi visi, misi, dan spirit pemerintahan yang baik (good governance). Selama ini, mentalitas pangreh praja belum terkikis habis di kalangan birokrat daerah. Mereka belum semuanya memahami hakikat tugasnya sebagai public service atau abdi dan pelayan masyarakat. Jabatan publik (terutama kepala daerah) masih sering dilihat dan dimaknai sebagai sarana kapitalisme kejayaan pribadi, dan belum dilihat sebagai tempat mengabdikan diri kepada masyarakat, sebagaimana diamanatkan melalui UU Kepegawaian.

Menurut D. Julianto (2006: 46), reformasi kultural yang diharapkan adalah terwujudnya susunan kelembagaan birokrasi daerah yang sungguh-sungguh memperhatikan kebutuhan efektivitas dan efisisensi penyelenggaraan prinsip-prinsip lokal, prinsip-prinsip mewirausahakan pemerintah (reinventing government), dan prinsip keanekaragaman potensi lokal yang menjadi milik masyarakat.

Melalui reformasi kultur, diharapkan tercipta sebuah kultur birokrasi lokal yang dinamis dan tertata apik. Menurut Pierre Bourdieu (1992), kultur birokrasi lokal yang tertata apik tersebut sangat terkait dengan unsur ranah, praktek, dan habitus atau kebiasaan yang makin membudaya. Selain itu, gerak ke arah penjamahan kekuasaan sangat dipengaruhi praktek dan habitus individu maupun kolektif.

Praktek dan habitus yang berbasis kualitas, profesional dan budaya cenderung mengantarkan ke gerbang harmoni dan kedamaian, sebaliknya basis arogansi, materialisasi dan hegemoni sangat potensial menjerumuskan ke kancah konflik dan kekerasan. Dalam struktur masyarakat yang kuat berorientasi vertikal, contoh talenta dan habitus damai seharusnya sudah mengalir secara top down dari elite dan politisi ke ranah publik. Kasus perkelahian elite politik dan sumber provokasi dari atas, sebenarnya sangat memalukan dan harus ditinggalkan sebagai representasi warga bangsa yang beradab dan bermartabat (Wayan Geriya, 2008).

Pilgub Lampung 2008 memang tetap harus dilakukan sebagai manifestasi semangat desentralisasi atau otonomi daerah sesuai dengan amanat reformasi. Meski demikian, pilgub harus dilakukan dengan kondisi yang aman dan tertib, serta perlu diciptakan pilgub yang efisien dan produktif dari aspek pembiayaan. Kita berharap pelaksanaan Pilgub Lampung 2008 bisa menjadi contoh proses demokrasi ke arah yang lebih sehat, dan mampu memproduksi kepemimpinan yang memiliki kearifan lokal sehingga mampu menyejahterakan rakyatnya.




Rahmatul Ummah (Direktur PUSKAP KAHMI Metro/Mahasiswa S-2 FISIP Unila)

*Dimuat di HU. Lampung Post 14 April 2008


Pilkada dan Evaluasi Otonomi Daerah*